REKAM JEJAK - KNIGHT GRAND CROSS OF THE ORDER OF THE BATH - SBY - Contoh Esai Kepresidenan

        “Knight Grand Cross Of The Order Of The Bath” merupakan gelar kerhomatan dengan tingkatan tertinggi yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II. Gelar ini disematkan kepada salah satu Presiden Indonesia, yakni Jenderal (HOR.) TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai mampu melakukan suatu recognition—pengakuan.

Bapak presiden kelima Indonesia yang akrab dengan sapaan SBY ini merupakan pesiden pertama pada masa reformasi yang dipilih langsung secara pemilu yang terpisah dari pemilihan legislatif. Beliau menjabat selama dua periode dengan wakilnya yang pertama Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan bersama Prof. Dr. Budiono di periode keduanya. Berikut akan diuraikan beberapa kebijakan dan pencapaian selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono

Kondisi perekonomian nasional selama masa pemerintahannya mengalami perkembangan yang cukup baik. Presiden SBY berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan pasca krisis ekonomi global di tahun 2008 hingga 2009. Terbukti perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaram krisis ekonomi dan finansial yang menyerang zona Eropa. Di samping itu, pemulihan dan

pertahanan ekonomi global berhasil membawa dampak positif terkait perkembangan sektor eksternal perekonomian nasional. Seperti tercatat mengenai pertumbuhan yang cukup tinggi dari kinerja ekspor sektor nonmigas yang mencapai sekitar 17% pada triwulan IV tahun 2009 dan masih berkelanjutan di tahun 2010.

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, beberapa kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi yang berdampak pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS untuk sarana pendidikan, dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang dianggap membutuhkan. Selama periode kedua, pemerintah menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya melalui Bank Indonesia, antara lain BI rate, yaitu kebijakan suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; nilai tukar; operasi moneter; dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Keempat kebijakan ekonomi tersebut mampu membawa pertumbuhan perekonomian nasional mencapai angka 5-6%.  Dengan angka tertingginya tercapai pada tahun 2011 yakni mencapai 6,5%.

Para pengamat ekonomi beranggapan, salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian nasional adalah kefektifan kebijakan pemerintah yang difokuskan pada tingginya disiplin fiskal dan pengurangan utang negara terutama kepada organisasi perekonomian internasional. Perkembangan yang terjadi selama pemerintahan Presiden SBY berhasil merubah presepsi dunia terhadap Indonesia dengan cukup signifikan. Hal ini juga berakibat terhadap meningkatnya minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nampak dari tingginya Indeks Harga Saham Gabungan yang berhasil mencapai angka tertingginya sepanjang sejarah di masa itu, yakni mencapai angka 3800 dan pada saat itu para pengamat dan pakar ekonomi berani memprediksikan bahwa IHSG masih akan terus meningkat menembus angka 4000. Terbukti juga dari berhasilnya Indonesia menduduki posisi ke-17 menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Dilihat dalam hal perkembangan laju inflasi, selama periode 2004 sampai 2011 perkembangan inflasi Indonesia sangat fluktuatif dan bisa dikatakan cukup tinggi walau masih dalam batas aman. Hal ini jauh melampaui target inflasi, seperti yang tencantum dalam APBNP II tahun 2005 dengan target inflasi 8,6% sedangkan realitanya inflasi melambung sampai angka 17,92% di akhir tahun 2005. Salah satu penyebabnya adalah musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatra tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Dampak dari bencana tersebut cukup memengaruhi laju inflasi yang berlanjut di tahun 2005 hingga tahun 2006. Pemerintahan SBY-JK saat itu memutuskan untuk menaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 yang akhirnya berimbas pada situasi perekonomian selanjutnya. Kebijakan menaikan harga BBM dianggap harus dilaksanakan untuk menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia, seperti yang sempat disinggung sebelumnya. Dengan naiknya harga BBM tentu berimbas pada kenaikan biaya transportasi yang mencapai lebih dari 40% sehingga menjadi penyumbang inflasi terbesar, yang kemudian disusul dengan naiknya harga bahan makanan 18%. Core inflation atau inflasi inti pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif.

            Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, terkait harga minyak, khususnya di tahun 2005 berdampak cukup besar terhadap perekonomian nasional pada saat itu. Terlepas dari hal itu, pemerintahan pada saat itu masih mampu mengatasinya. Tercatat pada tahun 2006 laju inflasi kembali berhasil dikendalikan sampai menyentuh angka 6,6% yang kemudian berlanjut masih stagnan di posisi 6,59% di tahun 2007, ini membuktikan perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil pada saat itu dan telah berhasil melompati batu rintangan yang menjadi hambatannya dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Berlanjut di tahun 2008 yang juga sempat disinggung sebelumnya bahwa terjadi krisis global yang menggoncang perekonomian dunia dengan diawali ketika Amerika Serikat gagal mengelola usaha properti, yang berakibat terhadap angka inflasinya yang mencapai 11,06%. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya tentu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

            Waktu terus bergulir, hingga sampai pada tahun 2009 kondisi perekonomian global, khususnya Indonesia menunjukan perkembangan yang semakin membaik. Di Indonesia dapat dilihat dari berhasil pemerintah membuat laju inflasi kembali stabil, yakni mencapai 2,78%. Namun rintangan tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun  2010 perekonomian global kembali dilanda masalah, kembali terjadi krisis ekonomi di Eropa dan berpengaruh pada perekonomian global, tentunya kondisi ini berdampak besar terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada organisasi perekonomian internasional, lembaga bank dunia dan IMF.

            Masih terkait dalah hal perekonomian, menganai perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap US Dolar juga perlu dijadikan parameter suatu perekonomian. Selain inflasi, kurs mata uang juga memiliki peranan penting terhadap perubahan neraca pembayaran Indonesia. Menurut data, perkembangan rkurs rupiah terhadap US Dolar tidak terlalu mengalami fluktuasi sampai di tahun 2006 namun kemudian terdepresiasi cukup besar di tahun 2007. Pada tahun 2004 kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp9.311,00/USD, kemudian rupiah sedikit menguat di tahun 2005, yaitu Rp9.036,00/USD. Selanjutnya di tahun 2006 mulai terdepresiasi menjadi Rp9.447,00/USD, dan kemudian terus terdepresiasi sampai tahun 2007 yang menyentuh angka Rp11.005/USD. Mengenai hal ini, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Walaupun Indonesia menganut sistem kurs bebas, yaitu nilai tukar yang sesuai dengan mekanisme pasar, pemerintah masih memiliki andil yang cukup berarti turatama terkait permintaan dan penawaran valuta asing. Pemerintah memang tidak secara langsung menetapkan pita interferensi atau batasan mengenai kurs mata uang, tapi dengan beberapa kebijakan lain yang tidak terkait secara langsung dengan nilai mata uang pemerintah mampu mengendalikan nilai rupiah terhadap mata uang asing.

            Terbukti dari data yang ada, meskipun di tahun 2007 kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika cukup lemah namun dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik mampu menguatkan kembali nilai tukar Rupiah, yaitu sebesar Rp9.466,00/USD. Dan kemudian di tahun-tahun selanjutnya pun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika cenderung stabil, dengan kisaran Rp9.065/USD hingga Rp9.879/USD. Berfluktuasi kurs mata uang tentu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain terkait demand and supplay di pasar valuta asing, pendapatan rill, ringkat suku bunga, serta kebijikan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu untuk mengendalikan perekonomia, inflasi, serta nilai tukar rupiah.

Dilihat dari sektor lain seperti kemiskinan, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 28,1 juta (11,4 persen) di tahun 2013, lebih rendah dari tahun 2004 dengan penduduk miskin sejumlah 36,1 juta (16,7 persen). Salah satu rintangan yang dihadapi pemerintahan SBY adalah meningkatnya harga minyak mentah dunia di tahun 2005 yang memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Tetapi hal ini masih mampu diatasi oleh pemerintah pada masa itu, salah satunya dengan menjalankan langkah stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin yang disemepurnakan dengan sistem perlindungan sosial ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); program ‘Raskin’, yaitu dengan menyubsidi beras untuk masyarakat miskin; program Askeskin atau Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat); Program Keluarga Harapan (PKH); penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM); dan program kompensasi. Beberapa program di atas dapat dirasakan langsung dampak dan hasilnya bagi masyarakat Indonesia dan terbukti berhasil menekan angka kemiskinan di Indonesia meskipun perekonomian sempat mengalami perlambatan dikarenakan resesi global dan krisis keungan di tahun 2008 sampai 2009.

Pemerintahan SBY juga memiliki catatan yang cukup baik dalam hal mengatasi pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau sekitar 7,61 juta jiwa. Pemerintah berhasil menurunkan sampai 6% dari tahun sebelumnya yaitu 8,12 juta jiwa. Pada awal tahun 2012 jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah sekitar 3 juta orang dibandingkan akhir tahun 2011, yang awalnya 117,4 juta hingga menyentuh 120,4 juta orang dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta jiwa, bertambah sekitar 3,1 juta jiwa dibanding Agustus 2011. Tercatat pula selama setahun terakhir, yakni 2011 sampai 2012 jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dengan kenaikan terbesar dari sektor perdagangan dengan bertambah 3,36% sekitar 780 ribu orang serta sektor keuangan bertambah 34,96% setara dengan 720 ribu orang.

            Terlepas dari pencapaian di atas, dalam masa pemerintahannya SBY-JK dan SBY-Budiono juga memiliki beberapa catatan yang kurang baik, antara lain utang negara yang terus meningkat, berawal dari naiknya di tahun 2007 menjadi Rp141,18 Triliun dan puncaknya di akhir pemerintahannya menyentuh angka Rp293,33 Triliun di tahun 2014. Selain itu, tingkat pengeluaran negara terkait administrasi yang dapat dikatakan cukup tinggi hingga sebesar 15% di tahun 2006. Salah satu penyebabnya adalah masih rumitnya sistem birokrasi yang ada sehingga berimbas pada pengeluaran pengadministrasian yang tinggi. Hal ini menunjukan penghamburan anggaran negara yang cukup signifikan dalam hal sumber daya publik yang seharusnya hal itu masih dapat ditekan oleh pemerintah dengan kebijakan dan program tertentu terkait sistem birokrasi negara. Kemudian, masalah yang cukup disoroti selama pemerintahan SBY adalah permasalahan Bank Century. Pemeirntahan SBY dianggap belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

            Pada tahun 2008 Bank Century mengalami likuiditas yang dianggap akan berimbas besar terhadap perekonomian nasional pada saat itu. Pemerintah pun memutuskan untuk memberikan bantuan untuk menyelamatkan Bank Century. Pemberian bantuan ini menghabiskan biaya yang cukup besar. Hal ini akhirnya menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya bantuan yang diizinkan pemerintah pada saat itu sebesar Rp1,3 Triliun, tapi kemudian membengkak sampai Rp6,7 Triliun. Tentu banyak pihak yang mempertanyakan kemana mengalirnya uang tersebut dan apa yang terjadi terhadap Bank Century. Banyak pula kecurigaan terhadap para petinggi Bank Century yang dianggap tidak menggunakan uang bantuan tersebut seperti yang seharusnya.

Kemudian, setelah berjalan kurang lebih setahun, untuk menyingkap kecurigaan yang ada dibentuklah PENSUS (Panitia Hak Angket Century) dengan tujuan untuk menyelediki hal-hal yang mengganjal terkait bantuan terhadap Bank Century. Tim penyelidikan tersebut hanya bertahan sekitar 3 bulan dan kemudian dibubarkan. Partai Demokrat dan PKB mengungapkan tim penyelidikan tersebut tidak diperlukan karena menganggap tidak adanya penyelewengan terkait bantuan tersebut. Pada akhirnya, kasus tersebut pun belum menghasilkan suatu penyelesaian.

Di atas telah diuraikan mengenai kebijakan dan pencapaian selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Singkatnya, Presiden SBY behasil menorehkan catatan-catatan baik serta membawa Indonesia menjadi lebih baik teruutama dalam hal pertumbuhan perekonomian nasional. Beberapa pengamat juga mengungkapkan Presiden SBY berhasil membawa Indonesia kembali ke kancah Internasional terlihat dari membaiknya spekulasi dunia.